KUPANG, FLOBAMORA-SPOT — Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menghadiri pertemuan koordinasi bersama seluruh rumah sakit dan klinik di Kota Kupang.
Pertemuan digelar di Ruang Garuda, Kantor Wali Kota, Selasa (15/4).
Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, drg. Retnowati, M.Kes melaporkan, Kota Kupang memiliki 14 rumah sakit dan 60 klinik.
Dalam sistem pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan bertindak sebagai regulator, yang juga telah mengembangkan aplikasi “Sisrute” sebagai bagian dari sistem rujukan yang lebih terintegrasi.
“Aplikasi Sisrute memungkinkan masyarakat mengakses informasi ketersediaan tempat tidur di rumah sakit secara real-time melalui Google. Ini memberikan kepastian bagi pasien dan mempercepat proses pelayanan,” jelas Retnowati.
Ia juga menyampaikan komitmen Dinas Kesehatan untuk terus memperbarui data setiap hari melalui grup koordinasi.
Ia berharap rumah sakit yang belum konsisten melakukan pembaruan agar mulai berkomitmen demi keberhasilan bersama.
Retnowati juga menyinggung indikator keberhasilan pelayanan kesehatan, yaitu angka kematian ibu dan bayi.
Ia menyebutkan, pada tahun 2023 terdapat 3 kasus kematian ibu, sementara tahun 2024 tercatat 4 kasus. Hingga April 2025, jumlah tersebut kembali menyentuh angka 4. Hal ini menjadi perhatian serius dan mendorong semua pihak untuk lebih disiplin dalam pelaporan dan penanganan kasus.
Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menyampaikan dua fokus utama peningkatan layanan kesehatan melalui aplikasi Si Ranap dan transformasi sistem pengelolaan sampah di Kota Kupang.
“If you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together,” ujar dia, seraya mengajak seluruh elemen untuk bergerak bersama dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Kupang lima tahun ke depan.
“Kesehatan adalah wajah keberhasilan pemerintahan kami. Karena itu, saya fokus pada pendidikan dan kesehatan sebagai pilar utama dalam membangun SDM yang berkualitas dan berkarakter,” ujarnya.
Wali Kota menjelaskan, peluncuran aplikasi Si Ranap (Sistem Informasi Rawat Inap) menjadi salah satu solusi atas persoalan ketersediaan kamar rawat inap yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat secara langsung memantau ketersediaan tempat tidur di seluruh rumah sakit di Kota Kupang.
“Saya mohon dua hal, sosialisasikan aplikasi ini ke masyarakat dan mohon update data ketersediaan kamar setiap hari. Masyarakat kita berpacu dengan waktu, jangan biarkan mereka harus mutar-mutar hanya untuk mencari kamar kosong,” tegasnya.
Dalam sesi selanjutnya, Wali Kota memaparkan secara detail peta jalan (roadmap) sistem pengelolaan sampah terintegrasi yang telah disusun dan mulai diimplementasikan.
Ia menyebut, Satgas Penanganan Sampah telah dibentuk, dan dirinya sendiri bertindak sebagai ketua satgas, menandakan keseriusan Pemkot dalam urusan kebersihan kota.
“Inilah kerja kolaborasi. Kita tidak lagi berdiskusi tentang narasi, tapi langsung pada eksekusi berdasarkan roadmap yang sudah ada,” kata Wali Kota.
Skema pengelolaan dimulai dari rumah tangga, di mana masyarakat diimbau memilah sampah sejak dari rumah (organik, anorganik, dan B3), lalu membuang ke tempat sampah RT berkapasitas 660 liter yang disiapkan di setiap RT.
“Selanjutnya, sampah diangkut ke kontainer besar di tingkat kelurahan, lalu diproses di TPST di setiap kecamatan”, kata Chris.
Wali Kota juga menekankan, pengelolaan sampah harus berujung pada nilai ekonomi dan lapangan kerja. TPST akan dilengkapi mesin pencacah, pengolah sampah menjadi pupuk, maggot, dan bahkan bata. Bank sampah daerah akan dibentuk di tiap kecamatan untuk mendukung perputaran ekonomi sirkular.
Inovasi juga hadir melalui sistem pemantauan berbasis aplikasi.
Wali Kota menjelaskan akan dipasang GPS di truk sampah dan kontainer besi agar masyarakat bisa memantau pergerakan pengangkutan sampah secara real-time, layaknya memantau pengiriman makanan di aplikasi online. Selain itu, CCTV akan dipasang di titik-titik pembuangan sampah agar masyarakat lebih disiplin.
Selain itu, Pemkot mendorong penyediaan tempat sampah terpilah di setiap fasilitas layanan kesehatan, serta pembentukan satgas pengelola sampah internal. Untuk pengelolaan sampah non-medis, klinik-klinik kecil dianjurkan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau Satgas Kelurahan guna efisiensi dan kemudahan logistik. (PKP KK).
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
